: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Menata usaha di dunia maya (2)

Menata usaha di dunia maya (2)

Peta Jalan Demi Kemaslahatan

Seperangkat aturan telah disiapkan pemerintah untuk meregulasi e-commerce. Teranyar, mendasar, dan paling ditunggu-tunggu adalah peta jalan e-commerce.

Roadmap ini terangkum dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (roadmap e-commerce).

Regulasi tersebut berlaku sejak 3 Agustus 2017 namun mulai ramai dibicarakan seminggu kemudian. Tepatnya setelah Sekretaris kabinet merilis ringkasan roadmap tersebut di situs resminya pada 10 Agustus 2017.

(Baca juga: Menata usaha di dunia maya (1)

Berdasar dokumen perpres 74/2017 yang dimiliki KONTAN, roadmap ini memetakan persoalan yang selama ini mengganjal di industri e-commerce secara komprehensif. Berikut solusi sekaligus tenggat waktu penyelesaiannya.

Nada yang dimunculkan adalah roadmap ini berniat mengembangkan kapasitas industri e-commerce nasional. Namun tidak mengenyampingkan kepentingan konsumen, keadilan, dan kepentingan negara.

Soal pendanaan misalnya, pemerintah memunculkan rencana kebijakan insentif untuk memacu minat investor, pemberi dana, dan usaha rintisan (start-up). Meski belum pada tahap implementasi, langkah ini akan menjadi angin segar bagi pelaku usaha rintisan.

Joseph Aditya, Founder dan CEO Ralali.com menyebut, banyak pelaku bisnis yang berguguran sebelum bisa berkembang lebih besar lantaran terhalang urusan pendanaan. “Ketika pinjam ke bank memerlukan persyaratan baku yang hanya bisa dipenuhi oleh pelaku usaha konvensional,” kata Aditya.

Langkah konkritnya, pada Oktober 2017 ini Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika soal pemanfaatan dana universal service obligation (USO) bakal dirilis. Beleid ini akan membuka ruang pemanfaatan dana USO untuk ekosistem ekonomi digital, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

E-COMMERCE

Feedback   ↑ x
Close [X]