: WIB    —   
indikator  I  

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Tentang tambang Freeport

Opini Freddy Numberi, Tokoh Masyarakat Papua, Mantan Menteri Perhubungan yang terbit di harian KONTAN pada 26 Desember 2016 lalu bisa menjadi pengingat akan seberapa besar Freeport telah meraup untung dari tambangnya di Indonesia.

Freddy bilang, potensi yang tersimpan pada gunung Grassberg itu luar biasa dan menghasilkan tembaga, emas, dan perak. Ketiga jenis mineral ini telah membuat Freeport McMoran Copper and Gold Inc asal Amerika ini kaya raya.

Kesepakatan awal sesuai Kontrak Karya I (KKI) hanya disetujui untuk Ertsberg produksi tembaga. Ternyata, dalam produksinya ada emas. Dari produksi emas sejak tahun 1972 ini, tidak ada kejelasan berapa pendapatan Freeport. Tidak ada suatu badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi proses pemurnian konsentrat secara saksama. Selama lebih dari 40 tahun menambang di Papua, Freeport memperoleh keuntungan finansial besar sekali.

Sebaliknya yang didapat Indonesia dari Freeport: (1) Saham pemerintah tetap tidak berubah; (2) Papua tidak ada saham sama sekali; (3) Komisaris yang ditempatkan hanya independen; (4) Lebih ironis lagi presiden direktur pun bukan orang Papua; (5) Kerusakan lingkungan; (6) Pemusnahan kultur orang Papua; (7) Penyakit HIV/AIDS; (8) Pelanggaran HAM.

Wilayah penambangan PT Freeport saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektare, atau sama dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Padahal, awal beroperasinya Freeport hanya mendapatkan wilayah konsesi seluas 10.908 hektare.

Secara garis besar, wilayah penambangan yang luas itu dapat dianggap dieksploitasi pada dua periode, yaitu periode Ertsberg (1967-1988) dan periode Grasberg (1988-sekarang). Potensi bijih logam yang dikelola Freeport awalnya hanya 32 juta ton, sedangkan sampai 1995 naik menjadi hampir 2 miliar ton atau meningkat lebih dari 58 kali lipat. Data tahun 2005 mengungkap, potensi Grasberg sekitar 2,822 juta ton metrik bijih.

Dalam kisruh ini, kesejahteraan masyarakat asli Papua pun jadi salah satu isu yang ikut mencuat. Merasa tidak merasakan keuntungan yang setimpal dari pendapatan yang didapat Freeport selama ini, masyarakat Papua meminta haknya salah satu untuk bisa mendekap saham Freeport. Ini setelah ada aturan anyar tersebut mewajibkan Freeport Indonesia menyerahkan 41,64% saham lagi ke pemerintah. Sebelumnya pemerintah sudah mendapatkan 9,36%.    

Lewat Pemerintah Daerah Mimika, Papua mengetuk pintu kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk meminta jatah 10%-20% saham divestasi Freeport Indonesia. Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengklaim nanti saham tersebut dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pemilik hak ulayat, sisanya pemerintah pusat. Namun Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bilang, pemerintah daerah di Papua memang akan diberikan divestasi saham Freeport, tapi besarannya belum diputuskan.

Pemerintah pun telah memastikan akan mengambil sisa divestasi saham milik Freeport McMoRan di Freeport Indonesia sebesar 41,64%. Kepastian itu setelah amunisi dana untuk membeli sisa divestasi saham itu sudah didapatkan, yakni dari dana pensiun (dapen) badan usaha milik negara (BUMN).

Tampaknya drama negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Freeport masih akan melewati episode yang lumayan panjang. Sebab Freeport hingga kini saja masih belum setuju terkait divestasi saham tersebut. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bilang, yang jelas pemerintah berjuang dulu bagaimana Freeport mau melakukan divestasi 51% sahamnya itu.  
 


 


Reporter Pratama Guitarra, Rizki Caturini

FREEPORT

Feedback   ↑ x
Close [X]