: WIB    --   
indikator  I  

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Untuk menyelamatkan bisnisnya di Indonesia, bos besar Freeport Inc, Richard C. Adkerson McMoran sampai harus datang ke Indonesia pada pertengahan Februari 2017 silam. Freeport mengancam akan membawa masalah ini ke arbitrase.

"Ada waktu 120 hari bagi pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan itu," ujar Adkerson dalam konferensi pers di Jakarta.

Kontrak Karya Pasal 21 Ayat 2 menetapkan waktu 120 hari untuk bernegosiasi menyelesaikan sengketa kontrak sebelum masalah tersebut bisa dibawa ke arbitrase. Jika masih mentok, "Freeport bisa menyelesaikan ini ke arbitrase," ungkapnya.

Adkerson menegaskan, Freeport tetap berpegang dengan kontrak karya tahun 1991. Meski saat ini pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat 1,7 juta ton, Freeport belum akan mengeksekusi putusan itu. Sebab, bila Freeport menyetujui ekspor itu, otomatis status kontrak karyanya bisa gugur dan berubah menjadi IUPK.

"Itulah kondisi yang pemerintah minta supaya kami bisa ekspor. Karena beberapa hal yang sangat penting, kami tak bisa menerima kondisi tersebut," tandasnya.

Freeport juga menebar ancaman dengan memilih opsi merumahkan karyawan Freeport jika aktivitas ekspor di area terbuka Grasberg, Tembagapura terus terganggu. Hal ini terjadi seiring penghentian produksi konsentrat tambang sejak 10 Februari lalu. Ini karena ekspor berhenti, serta gudang stock pile penuh. Ancaman ini ternyata bukan isapan jempol belaka.

Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menyebutkan, Freeport sudah memecat 1.341 pekerja dari sekitar 30.000 pekerja yang ada. Adkerson dalam kunjungannya ke Jakarta pun pernah bilang akan merumahkan 12.000 pekerja.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, ada tiga alternatif penyelesaian sengketa kontrak dengan PTFI. Pertama, perusahaan itu patuh pada peraturan perundang-undangan. Freeport harus bisa menerima status IUPK, sambil tetap bernegosiasi tentang stabilisasi investasi selama maksimal enam bulan. Kata Jonan, untuk mengubah kontrak karya jadi IUPK, waktu yang diberikan enam bulan, bukan 3,6 bulan (120) hari seperti kata Freeport.

Kedua: menunggu perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diproyeksi memakan waktu lama. Jika dua opsi itu gagal, "Hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase," ujar Jonan.

Pengamat hukum sumber daya alam Ahmad Redi mengatakan, posisi Indonesia lemah di arbitrase lantaran pemerintah wanprestasi atas kontrak karya. Yakni melarang ekspor dan memaksa mengubah ke IUPK. Namun, "Pemerintah bisa menyerang lewat mangkirnya Freeport atas kewajiban melepas saham, tak membangun smelter serta tak taat hukum Indonesia," ujar Redi.


 


Reporter Pratama Guitarra, Rizki Caturini

FREEPORT

Feedback   ↑ x