: WIB    --   
indikator  I  

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Nah, dari sejumlah poin aturan yang tertera dalam PP maupun Permen yang telah terbit tersebut, ada beberapa poin yang masih sulit diterima oleh Freeport. Negosiasi pun berlangsung antara manajemen Freeport dan pemerintah. Freeport berusaha agar bisa tetap mengekspor konsentrat mineral yang mereka gali dari Papua. Sebab, otomatis sejak 12 Januari 2017 Freeport tidak boleh lagi mengekspor konsentrat mineral dari produksinya di Papua.

Kenapa Freeport tidak boleh mengekspor? Karena dari berbagai kewajiban yang sudah diatur dalam regulasi Indonesia tersebut ada yang belum mereka penuhi. Salah satunya soal pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang (smelter).

Kewajiban membangun smelter ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Khusus untuk pemegang Kontrak Karya (KK) yang sudah berproduksi seperti Freeport, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, itu mewajibkan mereka untuk melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat lima tahun sejak beleid ini diundangkan pada 12 Januari 2009. Namun hal itu belum direalisasikan oleh Freeport. Padahal, sejak bertahun-tahun lampau pula Freeport terus menggadang rencana membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar di lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Sejak tahun 1999 Freeport sebetulnya sudah memurnikan konsentrat tembaganya di PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Di perusahaan ini Freeport Indonesia punya 25% saham dan 75% lagi dimiliki konsorsium perusahaan Jepang yang dikomandoi Mitsubishi Materials Corporation.

Tapi hanya 40% konsentrat tembaga saja yang dimurnikan di fasilitas tersebut. Sebagian besar mineral tambang yang dikeruk Freeport dari tanah Papua dioper keluar negeri dalam bentuk mentah.

Selain itu, Freeport juga keberatan dengan poin ketentuan perpajakan yang harus prevailing, yakni mengikuti perubahan aturan perpajakan yang ada, setelah berstatus IUPK. Freeport Indonesia masih ngotot sistem perpajakannya tetap nail down atau tidak berubah seperti sebelumnya ketika masih berstatus Kontrak Karya (KK).

Pemerintah pun mencari jalan tengah dengan intens bernegosiasi dengan manajemen Freeport sejak saat itu. Namun dua belah pihak masih tarik-menarik hingga kini. Bahkan Freeport memanas dengan mengirimkan surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 17 Februari 2017 silam. Isinya, Freeport menyebut pemerintah sudah melakukan tindakan wanprestasi dan pelanggaran kontrak karya.

Sumber: Riset KONTAN


Reporter Pratama Guitarra, Rizki Caturini

FREEPORT

Feedback   ↑ x
Close [X]