kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.111
  • SUN98,94 0,36%
  • EMAS621.140 0,49%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah

Kamis, 09 Maret 2017 / 19:16 WIB

Menanti akhir kisruh Freeport vs Pemerintah
Berita Terkait

JAKARTA. Tahun baru lumrah disambut dengan suka cita. Namun tampaknya itu tidak berlaku bagi Freeport-McMorran Copper & Gold Inc. Induk usaha PT Freeport Indonesia yang memproduksi tembaga dan emas ini harus dipusingkan dengan aturan pemerintah yang terbit awal tahun ini tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

Ceritanya, Presiden Joko Widodo pada 11 Januari telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pemerintah juga menerbitkan dua aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sejumlah beleid itu menjadi payung baru pertambangan minerba, termasuk mengenai ekspor mineral mentah dan kewajiban pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) produk mineral pertambangan. Salah satu poin beleid ini adalah agar perusahaan pertambangan bisa mengekspor mineral mentah. Semua perusahaan pertambangan, termasuk pemegang kontrak karya, bisa mengekspor mineral mentah.

Selain ketentuan ekspor, PP No.1/2017 juga mengubah ketentuan divestasi saham pertambangan milik asing. Aturan lama hanya mewajibkan asing melepas minimal 20% pasca lima tahun beroperasi. Persentase saham divestasi juga berbeda mengikuti jenis mineral, serta porsi pemenuhan hilirisasi mineral.

Nah, aturan baru tak pandang bulu. Semua perusahaan tambang asing wajib menjual 51% saham secara bertahap, mulai dari tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Artinya, PT Freeport Indonesia, misalnya, wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa mendatang, setelah sebelumnya melepas sekitar 10% kepada pemerintah Indonesia.

Keluarnya aturan ini membawa konsekuensi langsung pada Freeport. Pertama, izin Freeport harus berubah menjadi IUPK jika ingin mengekspor mineral mentah. Kedua, Freeport wajib menambah porsi saham divestasi menjadi 41%, dari sebelumnya hanya 20%.

Sumber: www.esdm.go.id


Reporter: Pratama Guitarra, Rizki Caturini
Editor: Rizki Caturini

FREEPORT

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0010 || diagnostic_api_kanan = 7.0624 || diagnostic_web = 7.3858

Close [X]
×