: WIB    --   
indikator  I  

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

Percepatan reformasi pajak

Cara lain dalam jangka pendek yang harus dioptimalkan pemerintah adalah mempercepat langkah reformasi pajak. Pada penghujung 2016, Menteri Sri membentuk Tim Reformasi Perpajakan demi mengamankan penerimaan pajak tahun 2017.

Sejauh ini, Tim Reformasi Perpajakan telah bekerja dan membuat berbagai terobosan yang memudahkan pelayanan pajak. Sebut saja ada E-billing support yang mengintegrasikan sistem billing dengan sistem penagihan, fasilitas virtual assistant untuk tanya jawab di website pajak.go.id, hingga e-form SPT untuk kemudahan penyampaian SPT.

Namun bagi Yustinus, kinerja Tim Reformasi Perpajakan masih harus dioptimalkan lagi, terutama dalam hal regulasi, kelembagaan, teknologi informasi (TI), dan sumber daya manusia (SDM). Di bidang regulasi, selain revisi UU perpajakan, juga harus mengejar penyelesaian peraturan pengganti undang-undang (Perpu) keterbukaan informasi untuk akses data perbankan.

Di bidang kelembagaan dan SDM adalah dengan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pajak. Jangan ada lagi, pegawai pajak yang tersangkut kasus suap, korupsi, hingga pemerasan, seperti yang belakangan ini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. "Punishment bagi pelanggar harus dipertegas lagi, lalu ada kemudahan dan jaminan keamanan serta reward yang memadai jika menjadi wistle blower," saran Yustinus.

Terkait TI, mau tak mau pemerintah harus memperkuat sistem di DJP. Kini memang sudah banyak pelayanan berbasis online, tapi sering ada gangguan. "Saat pelaporan SPT kemarin misalnya, masih banyak gangguan. Itu harus diatasi," tandas Yustinus.

Peningkatan kualitas TI ini harus jadi agenda utama untuk diselesaikan. Di era online ini, sudah bukan zamannya orang mengantri membayar pajak. Sudah seharusnya, pembayaran pajak dibuat lebih mudah.

Inilah yang harus jadi fokus Tim Reformasi Pajak, yakni membuat sistem layanan pajak yang memudahkan. Pelayanan pajak harus cepat, mudah, dan tidak bertele-tele. "Mengantri itu sudah kuno, bikin bete. Pelayanan pajak harusnya bikin pembayar pajak tersenyum, karena wajib pajak sudah mengeluarkan uang," ungkap Yustinus.

Sudah beberapa tahun ini, realisasi pajak jauh dari target. Pelayanan pajak yang masih harus antri, merupakan salah satu penyebab pertumbuhan pajak tak optimal.

Sumber: Kementerian Keuangan

Transparansi

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Bawono Kristiaji, menilai, kinerja perpajakan kuartal I 2017 sudah bagus. Pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 18% sudah lebih baik dari periode sama tahun 2016 hanya 13,5%.

Dengan demikian, pada tahun ini terdapat trend positif dan menyiratkan optimisme. Ia memperkirakan, realisasi perpajakan tahun ini bisa mencapai 94% dari target APBN.

Namun, dengan berakhirnya program tax amnesty, DJP punya tiga hal yang wajib dilaksanakan demi mendukung pencapaian target pajak yakni penegakan hukum, pengoptimalan data dan informasi, serta pelaksanaan tax reform secara konsisten.

"Tax reform sudah on the right track. Kini tinggal Tim Reformasi Perpajakan mempercepat usulan revisi berbagai UU perpajakan," kata Aji, panggilan akrabnya.

Meski kinerja Tim Reformasi Perpajakan sudah bagus, Aji mengingatkan, keberhasilan tax reform menghasilkan sistem pajak yang optimal sangat bergantung dari penerimaan publik. Oleh karena itu, selain mengejar target tugas-tugasnya, Tim Reformasi Perpajakan harus memastikan ada transparansi dan partisipatif dengan publik.

Selain itu, prinsip reformasi perpajakan adalah harus bisa menciptakan kepastian dalam penyelenggaraan pajak. Reformasi pajak juga harus menerapkan mind set lebih cepat lebih baik, mengingat tahun 2019 adalah tahun politik, revisi aturan-aturan pajak harus secepatnya dibahas bersama DPR.

Kini memang eranya lebih cepat lebih baik. Pelayanan pajak yang cepat dan mudah, tentu wajib pajak pun suka.


Reporter Adi Wikanto, Ghina Ghaliya Quddus
Editor Adi Wikanto

PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA

Feedback   ↑ x