: WIB    —   
indikator  I  

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

Meski demikian, Menteri Sri tak melempar handuk. Menurutnya, masih ada harapan mengejar target pajak.

Sejauh ini baru ada 35,82 juta wajib pajak yang terdaftar di kantor DJP. Rasio pajak di Indonesia juga masih rendah, hanya 11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menargetkan rasio pajak harus naik menjadi 13%-14% pada 2018-2020.

"Saya bisa katakan begini, tax ratio kita saat ini 11% masih kecil. Jadi, kalau bicara potensi pasti masih ada," ujar Sri.

Selain melihat kemampuan, sumber daya dan data pemerintah juga akan melihat dari sisi peraturan. Maksudnya, pemerintah akan melihat apakah saat ini ada aturan yang menghambat kinerja perpajakan atau tidak.

Sejauh ini, pemerintah masih menyiapkan berbagai revisi undang-undang (UU) perpajakan, antara lain UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) hingga UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Revisi tersebut akan memudahkan kinerja DJP menggaet pajak.

Optimalkan tax amnesty

Pakar perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center Indonesia fot Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menganalisa, kinerja pajak tiga bulan pertama tahun 2017 belum bisa menjadi dasar untuk menentukan pencapaian setahun mendatang. Pasalnya, penerimaan pajak pada tiga bulan pertama ini masih terpengaruh tax amnesty.

"Kinerja pajak tiga bulan ini layak diapresiasi, pertumbuhannnya sudah lumayan. Namun, penerimaan pajak akan terlihat pertumbuhannya secara alami pada Mei nanti, karena tax amnesty sudah selesai, juga sudah tak terpengaruh dari penutupan SPT (surat pemberitahuan) Pajak," kata Yustinus. Menurutnya, jika penerimaan pajak pada Mei masih terlihat pertumbuhan signifikan, maka realisasi pajak juga akan lebih baik, atau sebaliknya.

Namun, Yustinus menilai kinerja DJP mengejar target pajak tahun ini bakal sulit. Mengingat, target pajak memang terlalu tinggi, sedangkan kondisi perekonomian belum mendukung.

Apalagi pemerintah baru kelar menjalankan program pengampunan pajak. Dengan demikian, DJP tak bisa lagi memeriksa wajib pajak yang selama ini nakal.

Disisi lain, hasil tax amnesty belum bisa mendongkrak pajak dalam jangka pendek. Tax amnesty membutuhkan waktu menengah hingga panjang agar bisa berefek pada penerimaan negara.

"Tanpa tindakan khusus dari pemerintah, perhitungan kami realisasi pajak tahun ini hanya akan mencapai 86% dari target," jelas Yustinus.

Sebagai solusi untuk mengejar target pajak, Yustinus menyarankan, DJP fokus pada wajib pajak yang selama ini tak ikut tax amnesty. "Dulu pemerintah mengumumkan ada aset Rp 11.000 triliun yang bisa ikut tax amnesty, tapi realisasinya tak sampai Rp 4.000 triliun, sisanya itu yang harus ditagih pajaknya," tandas Yustinus.

DJP juga harus mengawasi harta di program tax amnesty. Seperti diketahui, program pengampunan pajak itu melaporkan banyak harta yang bisa berkembang dan memberi pendapatan bagi pemiliknya. Misalnya saja, harta berupa apartemen, rumah kontrakan, hingga tanah, jika disewakan maka bisa menambah setoran pajak.


Reporter Adi Wikanto, Ghina Ghaliya Quddus
Editor Adi Wikanto

PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA

Feedback   ↑ x
Close [X]