: WIB    --   
indikator  I  

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

Memilah reformasi pajak demi amankan kas negara

JAKARTA. Alarm penerimaan negara lirih terdengar dari kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pemerintah harus sigap berbenah jika tak ingin mengulang kegagalan pencapaian target penerimaan negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Alarm tersebut berasal dari kinerja perpajakan pada kuartal I 2017 yang hanya mengumpulkan setoran Rp 222 triliun. Jumlah tersebut mencapai 16,98% dari target APBN 2017 yang sebesar Rp 1.307,6 triliun.

Memang, jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2016 yang hanya mendapatkan setoran pajak sebesar Rp 188 triliun, realisasi penerimaan pajak kuartal I-2017 tumbuh 18%.

"Pertumbuhan 18% year on year (yoy) itu termasuk pajak penghasilan (PPh) migas. Pertumbuhan non PPh migas 15,92% (yoy)," ujar Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal dalam acara Bincang Pajak di Hotel BW Suite, Belitung, Senin (17/4).

Yon merinci realisasi penerimaan pajak non migas hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 122,52 triliun, pajak penghasilan (PPN) dan pajak penghasilan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 85,74 triliun. Adapun pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 530,16 miliar, pajak lainnya sebesar Rp 1,65 miliar, dan pajak migas sebesar Rp 11,82 triliun.

Cukup oke bukan? Namun ingat, jumlah setoran pajak tersebut masih terimbas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru berakhir di ujung kuartal I 2017.  Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, uang  tebusan dari tax amnesty selama periode pelaksanaan Januari hingga Maret 2017  sebesar Rp 11 triliun.

Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak rutin (tanpa tax amnesty) kuartal I 2017 hanya tercatat sebesar Rp 211 triliun. Realisasi ini hanya tumbuh 12% dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan pencapaian itu, tak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah khawatir bakal gagal target di pos  penerimaan negara. Bahkan, mantan Direktur World Bank itu sudah mencium tanda-tanda target meleset sejak pertengahan bulan pertama tahun 2017.

Saat itu, Menteri Sri berkaca pada realisasi pajak 2016 yang di bawah target pemerintah. Dalam  APBN 2017 pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 1.498,9 triliun. Jumlah itu lebih tinggi 18,4% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016 lalu.

Sumber: Kementerian Keuangan

Tentu saja, target pertumbuhan pajak yang mencapai lebih dari 18% sulit tercapai. Mengingat, ekonomi global masih dalam ketidakpastian. Pun dengan perekonomian nasional, yang diperkirakan masih dalam tekanan sehingga sulit mencapai pertumbuhan di atas 5,5%.

Oleh karena itu, Menteri Sri sudah memerintahkan jajarannya, termasuk tim pelaksana reformasi pajakan yang  dipimpin Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Suryo Utomo untuk menghitung ulang potensi pajak yang realistis bisa dicapai. Hitung ulang ini termasuk untuk melihat kinerja penerimaan pajak pasca tax amnesty berakhir 31 Maret 2017.


Reporter Adi Wikanto, Ghina Ghaliya Quddus
Editor Adi Wikanto

PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA

Feedback   ↑ x