: WIB    --   
indikator  I  

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

Kontroversial

Sejak diproses dan disahkan oleh DPR, UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengundang kontroversi. Diduga bahwa pada pasal-pasal krusialnya tidak dilengkapi dengan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif.

Rochadi Tawaf, Sekjen Perhimpunan Peternak sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) melalui akun resmi Kompasiana miliknya menuturkan proses pembahasan beleid ini sama sekali tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang sama, dimana mereka turut merumuskan UU No. 18/2009.

“Selain itu, waktu kelahirannya pun terjadi dipenghujung berakhirnya masa jabatan anggota DPR dan pemerintahan SBY. Karena waktu pengesehaannya terburu-buru, akibatnya UU ini tidak dilakukan pembahasan secara intensif,” tulisnya.

Setidaknya ada tiga poin yang menjadi sorotan Rochadi atas terbitnya beleid ini:

Pertama, impor sapi siap potong. Dalam rangka mengantisipasi puasa dan lebaran tahun 2015 lalu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan ternyata telah mengeluarkan izin impor triwulan II bagi sapi bakalan sebanyak 250.000 ekor. Untuk lebih mengantisipasi agar harga daging sapi tidak melonjak tajam pemerintah telah menerbitkan pula izin impor sebanyak 29.000 ekor sapi siap potong.

Kebijakan ini sungguh di luar dugaan, karena pada kasus ini jelas-jelas pemerintah sebenarnya telah melanggar UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan kesehatan hewan (PKH).  Dimana pada pasal 36B ayat 2, dinyatakan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus merupakan bakalan, bukannya sapi siap potong.

Kedua, maksimum sekuriti. Dalam pasal-pasal pada batang tubuh yang diubah dalam UU ini, malah justru sebaliknya yaitu menjadi minimum sekuriti. Misalnya pasal 59 ayat 2 pada UU No. 18/2009 bahwa produk hewan yang dimasukan ke Indonesia boleh dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

Pasal ini sebenarnya telah diubah oleh MK menjadi ‘berasal dari suatu negara’ bukan berasal dari zona dalam suatu negara, tentunya dengan mempertimbangkan maksimum sekuriti. Namun faktanya, dalam UU No. 41/2014 hal tersebut muncul kembali di Pasal 36C.

Pasal ini jelas-jelas tidak memperhatikan keputusan judicial review yang dilakukan oleh MK di tahun 2009 lalu. Walaupun dalam perubahan ini terdapat perbedaan antara komoditi produk hewan dengan ternak ruminansia indukan.

Perbedaan komoditi pada UU No. 18/2009 dengan UU No. 41/2014 tidak serta merta menyebabkan rendahnya resiko yang akan terjadi terhadap berjangkitnya suatu penyakit hewan menular bagi ternak ruminansia.

Ketiga, waktu penggemukan sapi. Kontroversi berikutnya, mengenai perkembangan inovasi teknologi feedlot yang tertera pada pasal 36B ayat 5 yaitu:  bahwa setiap orang yang memasukkan bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

Ayat ini jelas-jelas bahwa pemerintah seolah tidak menghendaki usaha peternakan di dalam negeri berkembang secara layak. Bahkan akibat pasal ini, tentunya para pengusaha penggemukan sapi potong akan mengalami kerugian.

Hal ini disebabkan bahwa kemajuan teknologi penggemukan sapi potong dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dari empat bulan, katakanlah dua atau tiga bulan.


Reporter Sinar Putri S.Utami, Yudho Winarto
Editor Yudho Winarto

HUKUM

Feedback   ↑ x
Close [X]