: WIB    --   
indikator  I  

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

Jelang putusan

Merujuk laman Mahkamah Konstitusi (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), uji materi Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 itu diregistasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015.

Ada enam pihak yang menjadi pemohon, yakni Teguh Boediyana (peternak sapi), Mangku Sitepu (dokter hewan), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (perkumpulan peternak sapi perah di Indonesia), Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha (petani dan konsumen daging dan susu segar), Asnawi (pedagang daging sapi), dan Rachmat Pambudy (dosen sekaligus konsumen daging dan susu segar). Sedangkan Patrialis Akbar menjadi hakim anggota dalam perkara ini.

Berdasarkan resume perkara, menurut para pemohon, merasa dirugikan dan/atau  potensial  dirugikan hak-hak  konstitusionalnya akibat pemberlakuan aturan impor daging berbasis zona (zona based) di Indonesia  berdasarkan  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Pasal-pasal yang dimohon uji materi adalah:

Pasal 36C ayat (1)

Pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah  memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

Pasal 36C ayat (3)

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:

a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner  negara asal sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.

b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan

c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

Pasal 36D ayat (1)

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 36E ayat (1)

Dalam  hal  tertentu,  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  nasional, dapat  dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona  dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternah dan/atau produk hewan.

Menurut pemohon, pemberlakuan aturan impor daging berbasis zona (zona based) tersebut mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging  segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

Beleid ini menjadi dasar hukum pemerintah untuk membuka impor daging berbasis zona (zone-based). Skema ini menggantikan impor berbasis negara (country-based) yang sebelumnya berlaku.

Impor daging kerbau dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) seperti India sangat berisiko. Harga daging kerbau India yang murah pun bakal mengganggu peternak lokal

Asal tahu saja, pemerintah menugasi Perum Bulog mengimpor 10 ribu ton daging kerbau untuk menekan harga daging sapi yang masih di atas Rp 100 ribu per kilogram setelah Lebaran 2016. Impor dilakukan beberapa tahap hingga akhir 2016. daging kerbau beku hasil impor tahap pertama ditargetkan masuk pertengahan Juli 2016.

Adapun izin impor ini akan diberikan sampai dengan Juni 2017. "Kita menargetkan impor daging hingga 100 ribu ton. Sebanyak 70 ribu ton hingga akhir Desember 2016, sisanya sebanyak 30 ribu ton untuk persiapan puasa dan Lebaran tahun depan," ungkap Darmin di kantornya usai Rapat Koordinasi Pangan, khususnya daging , Selasa (13/9/2016).

Ketua Umum Dewan Peternak Rakyat Nasional Teguh Boediyana selaku pemohon uji materi curiga Patrialis Akbar sengaja menunda putusan uji materi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Proses persidangan berjalan hampir setahun dan selesai pada 12 Mei 2016, namun hingga kini putusan belum dibacakan.

Menurut Teguh, lamanya jeda tersebut dimanfaatkan oknum pebisnis agar bisa mengimpor hewan dari negara-negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. "Kami baru paham mengapa hingga hari ini belum ada putusan," kata Teguh.

Ketua MK Arief Hidayat mengakui gugatan tersebut saat ini masih berjalan. "Perkara itu memang ada, dan saat ini statusnya sudah final dan siap untuk dibacakan putusannya," katanya.


Reporter Sinar Putri S.Utami, Yudho Winarto
Editor Yudho Winarto

HUKUM

Feedback   ↑ x
Close [X]