: WIB    —   
indikator  I  

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

Kontroversi beleid peternakan menyeret Patrialis

JAKARTA. Lagi-lagi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kaget publik negeri ini. Pasalnya, yang ditangkap kali ini adalah Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM yang saat ini menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Suap terhadap Patrialis berkaitan dengan uji materi Undang-Undang No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis ditangkap bersama dengan 10 orang lain yang terkait dengan uji materi tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, OTT dilakukan pada Rabu (25/1) malam hingga Kamis (26/1) dini hari. Setelah diperiksa, Patrialis kini telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima uang. Begitu pun dengan tiga orang lainnya, yakni Basuki Hariman, Fenny, dan Kamaludin.

Sementara, tujuh orang lain masih berstatus sebagai saksi. Patrialis menerima suap berupa uang US$ 20.000 dan S$ 200.000 dari Basuki Hariman yang merupakan pemilik 20 perusahaan pengimpor daging. Uang itu diberikan melalui Kamaludin, yang juga merupakan pengusaha.

Menurut Basaria, OTT tersebut dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat. Penangkapan terhadap 11 orang tersebut pun dilakukan di beberapa tempat. "Saat OTT, PAK (Patrialis) tengah berada di Grand Indonesia bersama seorang wanita," ujar Basaria, Kamis (26/1).

Sedangkan Basuki di tangkap di kantornya di Sunter, Jakarta Utara. Begitu juga dengan Fenny yang merupakan sekretaris Basuki. Sementara Kamaludin di Lapangan Golf Rawamangun.

Sementara itu, Patrialis membantah telah menerima uang sehubungan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan. "Tidak pernah saya terima uang satu rupiah pun dari orang yang namanya Basuki, apalagi Basuki bukan orang yang berperkara di MK, tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Dia bukan pihak yang berperkara," kata Patrialis seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kamis (26/1) malam.

Patrialis menyampaikan untuk Ketua MK, Wakil Ketua MK, para hakim MK, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dirinya merasa dizolimi atas penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut.

"Demi Allah, saya betul-betul dizolimi, ya nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah," ucap mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011 itu.


Reporter Sinar Putri S.Utami, Yudho Winarto
Editor Yudho Winarto

HUKUM

Feedback   ↑ x
Close [X]