kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.619
  • EMAS590.870 -0,68%
FOKUS /

Kawasan khusus terganjal kasus (2)

Selasa, 03 April 2018 / 15:52 WIB

Kawasan khusus terganjal kasus (2)
ILUSTRASI. KEK Mandalika
Berita Terkait


Sebelumnya: Kawasan khusus terganjal kasus (1) Masalah Klasik yang Bikin Habis Waktu

Jurus Baru untuk Problem Lama

Masalah klasik, pembebasan lahan, juga mengadang pengoperasian kawasan ekonomi khusus (KEK). Dari 12 kawasan bertabur fasilitas fiskal dan non-fiskal sebagai daya tarik investasi itu, baru empat yang beroperasi alias sepertiganya saja.

Padahal, ada delapan usulan lagi KEK baru yang menunggu penetapan dari pemerintah. Sebut saja, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, Pulau Asam Karimun (Kepulauan Riau), dan Merauke (Papua). Yang teranyar, KEK Pendidikan Tangerang di Banten yang usulannya baru lahir dalam rapat tingkat menteri, Rabu (21/2) lalu.

Tak mau nasibnya sama dengan KEK sebelumnya yang terganjal masalah pembebasan lahan, pemerintah tengah menyiapkan dua kebijakan.

Pertama, pemerintah akan mendorong para pengusul KEK adalah badan usaha. “Kalau pun yang mengusulkan pemerintah daerah (pemda), maka juga harus membawa badan usaha yang siap mengelola. Jadi, jangan hanya pemda sendiri,” kata Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tabloid KONTAN.

Dengan begitu, progres penyelesaian persyaratan operasional bisa terpenuhi sesuai aturan main yang berlaku. Yakni, tiga tahun setelah Peraturan Pemerintah (PP) KEK di wilayah itu terbit. Malah, Wahyu berharap, perkembangannya bisa berjalan lebih cepat dari batas waktu tiga tahun.

Selama ini, pemda sebagai pengusul KEK bergerak lambat karena untuk mendapatkan dana pembebasan lahan alurnya panjang dan rumit. Sebab, dananya berasal dari kantong APBD yang harus melewati persetujuan DPRD.

Kedua, pengusul harus merupakan pemilik lahan, setidaknya untuk tahap pertama pengembangan. Sebelum mengusulkan suatu wilayah menjadi KEK, para pengusul mesti membuat rencana induk (masterplan) tahapan-tahapan pengembangan di wilayah itu.

Misalnya, pengusul A mengajukan wilayah dengan luasan lahan 500 hektare (ha) untuk dijadikan KEK, dengan tahap pertama pembangunan adalah 100 ha. Maka, lahan seluas 100 ha itu statusnya harus sudah dimiliki si pengusul. “Kedua kebijakan tersebut nanti sebagai acuan sebelum mengambil keputusan,” ujar Wahyu.

Kenapa pemerintah baru kepikiran membuat dua kebijakan itu sekarang? Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto mengatakan, kalau aturan sejak dulu berlaku, malah bisa membebani sehingga tak ada yang mau mengusulkan KEK.


Reporter: Havid Vebri, Merlinda Riska, Ragil Nugroho, Tane Hadiyantono
Editor: Mesti Sinaga

KEK

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0563 || diagnostic_web = 0.2605

Close [X]
×