kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Kawasan khusus terganjal kasus (1)

Senin, 02 April 2018 / 19:02 WIB

Kawasan khusus terganjal kasus (1)
ILUSTRASI. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB
Berita Terkait


Masalah Klasik yang Bikin Habis Waktu

Dua belas kawasan ekonomi khusus (KEK) ternyata masih belum cukup buat pemerintah. Apalagi, dari 12 kawasan istimewa tersebut belum ada kawasan khas untuk sektor pendidikan.

Rapat tingkat menteri pun digelar untuk membahas pembentukan KEK yang bergerak di sektor pendidikan, Rabu (21/2) lalu, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kawasan khusus yang bakal bercokol di daerah Tangerang, Banten, ini kelak secara khusus akan menarik universitas-universitas ternama dari luar negeri untuk mau membuka cabang di Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, dengan kehadiran perguruan tinggi asing di KEK seluas 30 hektare ini, kualitas pendidikan Indonesia bisa semakin baik. “Nanti, usulan ini kami sampaikan ke Presiden agar kami diberi arahan,” kata Nasir usai rapat.

Jelas, usulan ini bakal menambah panjang daftar usulan KEK baru. Setidaknya, sudah ada tujuh usulan KEK anyar yang statusnya menunggu penetapan pemerintah. Sebut saja, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, Pulau Asam Karimun (Kepulauan Riau), Merauke  (Papua), Melolo (Nusa Tenggara Timur), Kawasan Pariwisata Bangka, dan Nongsa (Batam).

Sejatinya, ambisi pemerintah menambah KEK menjadi ironis. Bagaimana tidak? Dari 12 KEK yang ada saja, masih banyak yang belum beroperasi. Yang resmi beroperasi baru empat: KEK Sei Mangkei di Sumatra Utara, KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Palu (Sulawesi Tengah), dan KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

Selebihnya, delapan KEK masih menghadapi banyak kendala untuk bisa beroperasi, mulai kesiapan lahan, infrastruktur kawasan, perangkat administrasi, hingga sumber daya manusia. Padahal, setiap pengelola KEK hanya punya waktu tiga tahun untuk menuntaskan pembangunan kawasan sampai siap beroperasi.

Kinerja mereka dipantau oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui evaluasi tahunan. Bila hasil evaluasi di tahun ketiga KEK belum siap juga, Dewan Nasional KEK bisa mengambil beberapa kebijakan. Pertama memberikan perpanjangan waktu maksimal dua tahun.

Kedua, melakukan perubahan luas wilayah atau zona. Ketiga, melakukan penggantian badan usaha. Keempat, mengusulkan pembatalan dan pencabutan status KEK.

“Jika tiga tahun tak selesai, pengusul bisa minta diperpanjang. Tapi, kami evaluasi dulu progresnya bagaimana,” kata Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK mengungkapkan, persoalan utama yang menghambat pengembangan KEK adalah lahan. Klasik, memang.

Para pengusul yang mayoritas pemerintah daerah (pemda) bukanlah pemilik lahan yang diusulkan menjadi wilayah KEK. Mayoritas lahan itu bersinggungan dengan tanah milik warga atau badan usaha tertentu. Alhasil, pembebasan lahan pun menjadi tersendat.

Kondisi ini dialami mayoritas KEK yang sampai sekarang belum kunjung beroperasi. Ambil contoh, KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Tanjung Api-Api (Sumatra Selatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara).


Reporter: Havid Vebri, Merlinda Riska, Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga

KEK

Komentar
TERBARU

KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0033 || diagnostic_api_kanan = 0.0686 || diagnostic_web = 0.2725

Close [X]
×