: WIB    --   
indikator  I  

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

Perlakuan khusus

Atas rekomendasi itu, Sunaryo mengatakan, bahwa usulan Lembaga Demografi UI untuk mereformasi sistem cukai rokok perlu diuji. “Perlu diuji. Saya pernah diskusi, sebenarnya konsen kita apa? Kalau pengendalian, kita terkendali. Jumlah produksi kita 248 miliar batang, stagnan selama tiga tahun. Itu kan terkendali. Kalau konteksnya adalah pengendalian, maka terkendali,” kata Sunaryo.

Jika kemudian cukai rokok digabung menjadi dua tier, menurut Sunaryo, yang akan dimenangkan adalah pabrikan rokok besar. Dengan mudahnya produksi rokok illegal semakin marak di beberapa wilayah produsen rokok. 

Menurut Sunaryo, pihaknya tidak hanya melihat satu aspek saja, jangan sampai penurunan produksi rokok hanya dalam tataran formalitas di atas kertas, sedangkan dalam tataran realitas produksi masih naik karena banyaknya rokok ilegal. “Formalitas bagus banget, idealis. Namun secara riil di lapangan banyak yang ilegal,” katanya. 

Indonesia juga tidak bisa menerapkan secara langsung kebijakan cukai di negara lain, sebab karakteristik industri rokok di tiap negara berbeda. Menurut Sunaryo, karakteristik industri rokok yang paling mirip dengan Indonesia adalah India. Walau begitu kebijakan cukai Indonesia dengan India, klaim Sunaryo, Indonesia lebih baik. Sebab di India tembakau linting, dibebaskan dari cukai, sedangkan di Indonesia masih dipungut. 

“Ini beban berat bagi kami, kita tidak cuma masalah pengendalian saja. Ada aspek yang sangat majemuk, perlu pertimbangan saja, termasuk juga akibat dari kebijakan yang diberlakukan, baik ke tenaga kerja, makro ekonomi, dll,” kata Sunaryo. Dia bilang secara prinsip, simplikasi setuju, tapi apakah bisa langsung dijadikan solusi. Dengan karakter industri rokok di Indonesia yang berbeda. Itu harus dihitung dengan benar?

Menurutnya, Indonesia tidak hanya bisa merujuk ke Filipina, sebab kontribusi cukai rokok ke penerimaan negara di Filipina tidak sampai 10%, hanya sekitar 6%. Menurutnya selama ini kontribusi cukai rokok ke penerimaan negara paling besar di ASEAN, adalah Indonesia. Ditjen Bea dan Cukai menangani kebijakan cukai degan hati hati, tidak seekstrim Filipina atau Australia, karena banyak yang harus dipertimbangkan, termasuk kepentingan nasional di dalamnya. 

Sumber: BKF

Ketua Gabungan Industri Rokok Putih (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan, industri hasil tembakau jika dilihat secara makro adalah industri yg multi complicated. “IHT tentu juga keberatan dengan RUU Pertembakauan. Karena ada pasal-pasal yang bakal menyulitkan industri,” katanya.

Dia mencontohkan, soal aturan soal impor tembakau yang dibatasi hanya 20% dari kebutuhan. Kedua, adanya cukai impor tembakau yang akan menimbulkan double taxation. Dua hal itu akan menyulitkan industri rokok karena industri rokok sudah wajib bayar cukai yang nilainya terus meningkat setiap tahun, selain itu petani lokal belum mampu swadaya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali impor. Dan terkait pembatasan impor 20% dan cukai sebenarnya sudah diatur dalam UU cukai. 


Reporter Adi Wikanto, Uji Agung Santosa
Editor Adi Wikanto

LARANGAN MEROKOK

Feedback   ↑ x