: WIB    —   
indikator  I  

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

Harus realistis

Untuk tahun 2017, menurut Sunaryo, pihaknya membuat kebijakan dengan mempertimbangkan semua aspek, baik fiskal dan nonfiskal, sehingga ketemu kenaikan tarif 10,5%. “Angka kita, angka yang realistis,” katanya. Kenaikan tarif cukai 10,5%, menurut Sunaryo, juga memperhatikan aspek pengendalian, tenaga kerja, penerimaan, dan inflasi. 

Sumber: BKF

Menurutnya, Ditjen Bea Cukai dalam menentukan kenaikan tarif cukai selalu melihat aspek pengendalian dan penerimaan. Sunaryo bilang dalam hal pengendalian, secara riil selama tiga tahun produksi stagnan. “Bahkan kalau melihat pertumbuhan produksi, slopenya negatif, kemudian tahun lalu lebih dari 1% penurunannya,” katanya. Dengan angka-angka itu, menurutnya aspek pengendalian berjalan dan aspek penerimaan juga berjalan. 

Tarif cukai juga mempertimbangkan, jangan sampai rokok ilegal semakin banyak. “Itulah sebabnya kita tidak berani menaikkan cukai secara gegabah, diatas yang mereka mampu. Kalau kita mau ikutin pengendalian saja, maka naikkan saja cukainya tinggi sekali. Tapi nanti yang kecil tidak mampu, sehingga menjadi ilegal,” kata Sunaryo. 

Jika kemudian tarif cukai dinaikkan tinggi sekali, sehingga jeda antara golongan bawah dan atas sangat besar, maka potensi untuk ilegal akan meningkat. “Kita berusaha dekatkan,” kata Sunaryo. 

Menurut Sunaryo negara yang terlalu eksesif menaikkan tarif malah rokok ilegalnya marak. Jika porsi rokok ilegal sudah sampai 20% di suatu negara, maka pengendaliannya akan susah. 

Peneliti Lembaga Demografi UI Abdillah Ahsan mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan reformasi kebijakan cukai di Indonesia. Kebijakan cukai harus direformasi karena sistem cukai yang ada tidak efektif menurunkan konsumsi rokok akibat struktur rumit dan bertingkat. 

Struktur bertingkat mencerminkan bahwa kebijakan cukai tidak efisien dan simple. Kebijakan yang baik, menurut Abdillah semakin simple semakin baik, kebijakan yang rumit itu untuk melindungi satu pihak dan menekan pihak lain. 

Tujuan cukai berdasarkan UU adalah untuk pengendalian konsumsi, sehingga kebijakan teknisnya seharusnya tujuan utamanya mengendalikan konsumsi. Kalau mengendalikan konsumsi, maka cukainya harus sangat tinggi. Supaya perokok terbebani, sehingga dia berhenti merokok.

Sebab rokok adalah barang yang menimbulkan kecanduan, inelastis, sehingga untuk berhenti merokok itu susah. Saat ini ada 12 tingkatan, Lembaga Demografi UI mengusulkan simplifikasi menjadi 2 tingkatan dalam lima tahun. 

Dengan sistem cukai bertingkat, maka jarak antara tarif cukai termurah dengan cukai termahal, sangat lebar. Yang paling termurah Rp 4.450 per bungkus rokok legal, yang paling mahal sekitar Rp 18.000 per bungkus. Dengan kondisi ini maka konsumen memiliki banyak pilihan. 

Jika dia tidak bisa membeli rokok mahal, maka akan membeli rokok yang murah. “Ini tidak efektif mengendalikan konsumsi dan memperlihatkan kebijakan cukai belum efisien,” katanya. Karena itulah, menurut Abdillah, produksi rokok meningkat menjadi 348 miliar batang di tahun 2015. 

Sistem cukai bertingkat tingkat, menurut Abdillah, didasari keinginan pemerintah melindungi perusahaan rokok kecil, alasannya penciptaan lapangan kerja, perusahaan rokok kecil, dan membela rokok kretek. Dengan banyaknya prioritas kebijakan pemerintah tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak efisien. Apalagi kalau melihat industri rokok dalam negeri saat ini, di dalamnya itu dikuasai industri rokok besar. 


Reporter Adi Wikanto, Uji Agung Santosa
Editor Adi Wikanto

LARANGAN MEROKOK

Feedback   ↑ x
Close [X]