: WIB    —   
indikator  I  

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

Jalan akhir pengendalian rokok di Indonesia

JAKARTA. Selamat tinggal ratifikasi  Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Meski sudah puluhan tahun dibahas dan dipersiapkan, tapi tampaknya pemerintah Indonesia tak akan meratifikasi FCTC guna pengendalian tembakau.

Babak akhir rencana ratifikasi ini terlihat jelas ketika tengah tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk meninjau ulang ratifikasi FCTC. "Sudah ada 183 negara di dunia yang meratifikasi FCTC. Kami nggak mau sekadar ikut-ikutan tren atau karena banyak negara yang telah ratifikasi FCTC. Kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional Indonesia," kata Jokowi, Selasa 14 Juni 2016.

Dan akhirnya, pembahasan program ratifikasi FCTC di meja pemerintah berhenti saat ,asuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017. Dengan begitu harapan satu-satunya pengendalian tembakau di Indonesia hanya berasal dari kebijakan cukai.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Donald Pardede mengatakan, dengan masuknya RUU Pertembakauan ke Prolegnas 2017, langkah Kementerian Kesehatan dalam pengendalian produk tembakau mundur lagi. “Kita mundur lagi dan perlu menyamakan persepsi di semua stake holder bahwa rokok harus dikendalikan, bahwa rokok merugikan kesehatan,” kata Donald ditemui KONTAN usai seminar tentang pengendalian rokok belum lama ini. 

Sumber: Kemenkes

Apalagi menurutnya, persepsi tentang pengendalian konsumsi rokok antar pemerintahan juga tidak sama termasuk juga dalam ratifikasi FCTC. “Yang kami lihat, Kemkeu mendukung FCTC, tapi apa instansi lain sudah?” katanya. Selama masih banyak yang melihat rokok sebagai sumber pendapatan negara, maka akan susah bagi Indonesia untuk meratifikasi FCTC. 

Dia menambahkan, harapan pengendalian rokok tinggal pada revisi UU cukai. Dengan revisi UU cukai dia berekspektasi, revisi itu akan memperbesar tarif cukai, termasuk cukai rokok. “Kami percaya, Kementerian Keuangan merevisi UU cukai juga sebagai bentuk pengendalian konsumsi rokok,” kata Donald. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) walau tidak secara langsung terlibat direvisi UU cukai, pihaknya akan mendorong agar pemerintah merevisi tarif cukai menjadi lebih besar. Dengan tarif cukai yang lebih besar, maka akan ada dampak positif dalam pengendalian konsumsi rokok. 

Usaha lain, Kemenkes kembali gencar merayu Presiden Jokowi agar lebih mengutamakan pembahasan pengendalian hasil tembakau dibandingkan RUU Pertembakauan. Kemenkes telah menyurati Presiden Jokowi agar mempertimbangkan masukan Kemkes atas poin-poin yang tidak dapat dikompromikan dalam urusan kesehatan yang berkaitan dengan rokok.

Poin-poin itu antara lain iklan rokok yang tidak boleh bebas. Gambar kemasan peringatan yang besarannya mencapai 80% dari luasan bungkus rokok. Serta, penolakan penghapusan kawasan tanpa rokok.


Reporter Adi Wikanto, Uji Agung Santosa
Editor Adi Wikanto

LARANGAN MEROKOK

Feedback   ↑ x
Close [X]