| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.502
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS601.968 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)

Rabu, 04 Oktober 2017 / 16:02 WIB

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)
Berita Terkait

Penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos)

2010
Penyimpangan dana di 19 provinsi senilai Rp 765 miliar. Masuk tiga besar adalah Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penyimpangan dana bansos sebesar Rp 173,7
miliar, Sumatra Utara sebesar Rp 148,44 miliar, dan di Jawa Timur ditemukan penyimpangan senilai
Rp 89,31 miliar.
        
2010
Pemprov NTT menindaklanjuti 1.761 kasus penyelewengan bansos dengan nilai Rp 12 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai lebih dari Rp 15 miliar.
        
2011
Pemerintah Banten mengalokasikan anggaran bansos untuk tahun 2011 sebesar Rp 51 miliar. Akan tetapi dari 160 penerima dana bansos, Pemerintah Daerah Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung oleh alamat yang jelas. Sisanya, sebanyak 130 penerima atau 81,3% penerima bansos, hanya ditulis “bantuan sosial daftar terlampir.”                
 

2015
Penyelewengan dana bansos dan hibah di Provinsi Banten untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014–2015 sebesar Rp 378 miliar.        
        
Penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos)
2010
Penyimpangan dana di 19 provinsi senilai Rp 765 miliar. Masuk tiga besar adalah Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penyimpangan dana bansos sebesar Rp 173,7
miliar, Sumatra Utara sebesar Rp 148,44 miliar, dan di Jawa Timur ditemukan penyimpangan senilai
Rp 89,31 miliar.
        
2010
Pemprov NTT menindaklanjuti 1.761 kasus penyelewengan bansos dengan nilai Rp 12 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai lebih dari Rp 15 miliar.
        
2011
Pemerintah Banten mengalokasikan anggaran bansos untuk tahun 2011 sebesar Rp 51 miliar. Akan tetapi dari 160 penerima dana bansos, Pemerintah Daerah Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung oleh alamat yang jelas. Sisanya, sebanyak 130 penerima atau 81,3% penerima bansos, hanya ditulis “bantuan sosial daftar terlampir.”                
2015
Penyelewengan dana bansos dan hibah di Provinsi Banten untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014–2015 sebesar Rp 378 miliar.        
        
Sumber: ICW & FITRA

* Artikel ini berikut seluruh artikel terkait sebelumnya sudah dimuat di Tabloid KONTAN, pada Rubrik Laporan Utama edisi 28 Agustus 2017. Selengkapnya silakan klik link berikut: "Biar Bantuan Tidak Salah Tujuan"


Sumber : Tabloid Kontan
Editor: Mesti Sinaga

PROGRAM SOSIAL

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0441 || diagnostic_web = 0.2396

Close [X]
×