: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)

Koordinasi aparat

Untuk pengawasan di lapangan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Muhrizal menceritakan beberapa waktu lalu ada upaya penyelewengan pengiriman pupuk subsidi di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun karena dipantau aparat, upaya itu berhasil digagalkan.

Muhrizal juga menjamin bahwa si petani akan menggunakan pupuk tersebut sesuai kebutuhannya. Alasannya, dalam kartu tani sudah ada wallet khusus yang isinya kuota dan jika ditebus sesuai peruntukan maka akan berkurang. “Jadi petani bisa memesan sesuai kebutuhannya, namun bantuan ini tidak bisa diuangkan ya,” tegas Muhrizal.

Saat ini pihak Kemtan mengejar agar pendataan dan verifikasi RDKK berdasar nama dan alamat, bisa selesai mencakup seluruh Jawa pada akhir tahun. Harapannya, penebusan komplit di 2018 sudah bisa berjalan. Muhrizal yakin, jika pemerintah memiliki data yang kuat, maka bisa mengantisipasi pemberian pupuk salah sasaran.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai pemerintah lamban dalam menyelesaikan basis data.

Masalah ini adalah warisan dari rezim sebelumnya dan harusnya segera diselesaikan. Selama pemerintah tidak punya data yang valid, maka apapun mekanisme bantuannya tidak akan pernah efektif.

Enny juga mengkritik tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan. Anggaran tersebar di banyak kementerian namun tidak punya rencana jelas. Maka pemerintah disarankan membuat target, yang diikuti dengan program demi mencapai target tadi.

Bahkan Enny bilang, selama ini program pemerintah terkesan lebih memelihara kemiskinan daripada menguranginya. Harusnya, pemerintah fokus pada program penciptaan lapangan kerja, yang jelas lebih efektif mengurangi angka kemiskinan, ketimbang memberi bantuan.

Pasalnya penurunan angka pengangguran tak terlalu signifikan dari 7,15 juta di 2014 menjadi 7 juta, tahun ini.

Salah satu kebijakan bantuan yang dikritik adalah keputusan pemerintah mengubah sistem penyaluran bantuan sosial dari skema penyaluran rastra (beras sejahtera) secara langsung menjadi penyaluran sistem non tunai. Skema ini mengubah metode sistem penyaluran subsidi beras.

Sekarang, pemerintah menyalurkan beras harga murah, nantinya bantuan itu menjadi dana untuk belanja di tempat pembelian bantuan pangan non tunai yang telah disediakan atau ditunjuk.

Enny bilang, dengan pemberlakuan skema baru itu, seharusnya pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan di semua wilayah Indonesia. Rumah Tangga Sasaran (RTS) mestinya mudah mengakses rastra. “Harus ada sarana dan prasarana memadai,” ujarnya.

Bagaimana masyarakat yang di pedesaan dapat dijangkau oleh sistem non tunai ini kalau di sana belum ada mesinnya? Ini yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah.

Selain itu, sistem pemberian bantuan dengan sistem nontunai juga punya kelemahan karena berpotensi disalahgunakan. Alih-alih membeli produk pangan, si penerima bisa memakainya untuk kebutuhan lain. “Tidak ada yang mengontrol bila setelah uang bantuan non tunai ditukar dengan pangan, lalu produk pangan tersebut tidak dijual lagi,” ujar dia.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

PROGRAM SOSIAL

Feedback   ↑ x
Close [X]