: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)

Gelontoran program sosial, demi ekonomi atau citra? (3)

Selain itu, penyaluran secara non-tunai juga merupakan upaya pemerintah dalam melakukan integrasi seluruh bantuan sosial ke dalam satu sistem. Seluruh penerima manfaat akan memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi layaknya kartu ATM sehingga penerima manfaat dapat mengakses layanan perbankan.

Seluruh bantuan sosial dapat diintegrasikan ke dalam satu layanan tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), misalnya, berfungsi sebagai kartu kombinasi yang merupakan media penyaluran bansos dan subsidi dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan perbankan.

Berbasis tabungan dimana data penerima akan terekam dalam kartu tersebut. “Fungsinya sebagai kartu tabungan dan dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota,” ujar Harry.

Terkait pengawasan di lapangan, Harry bilang sinkronisasi menjadi kunci. Nantinya, kartu tersebut akan terhubung dengan Basis Data Terpadu (BDT) seperti Nomor Induk Keluarga (NIK), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).  Kemudian ada dashboard untuk memantau pemenuhan kebutuhan anggota PKH.

Lalu untuk menangani pelanggaran dibangun Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM), yang terintegrasi. Audit internal juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, dan audit dari lembaga pemeriksa lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, pada PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada pendampingan insentif. Rasionya, satu orang penyuluh mendampingi 200 keluarga hingga 250 keluarga. “Berbeda dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak ada pendampingan,” tegas Harry.

Dari sektor pertanian, juga muncul mekanisme penggunaan kartu tani untuk membuat penyaluran bantuan pupuk subsidi lebih tepat sasaran.

Nantinya kartu tani akan menjadi kartu multifungsi yang memuat informasi petani, lahan, informasi panen, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), maupun kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan.

Muhrizal Sarwini, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementerian Pertanian, meyakini upaya ini mampu meningkatkan efisiensi pemberian subsidi pupuk ke petani.

Ia bilang, mekanisme sebelumnya dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebenarnya sudah cukup baik namun saat ini sedang diverifikasi lagi oleh penyuluh kemudian dimasukkan ke dalam kartu (digital).

“Sewaktu petani mau tebus pupuk, kartu digesek ke mesin Electronic Data Capture (EDC). Selanjutnya dashboard penyaluran pupuk harian dapat dimonitor oleh PT Pupuk Indonesia dan Kemtan,” ujarnya.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

PROGRAM SOSIAL

Feedback   ↑ x
Close [X]