: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Faisal Basri: Tak ada jalan lain, reschedule infrastruktur!

Faisal Basri: Tak ada jalan lain, reschedule infrastruktur!

Gaya pemerintahan mengelola fiskal mengundang keraguan pengamat. Bahkan, ekonom Faisal Basri memperkirakan bakal ada gejolak kecil yang muncul di akhir tahun nanti.

Agar gejolak tak jadi hadir, dia menyarankan pemerintah menghentikan untuk sementara pembangunan proyek infrastruktur. Tak ada cara lain, sebab upaya ekstra menggenjot pajak untuk membiayai anggaran saat ini bisa kontraproduktif.

Indonesia akan menuju gejolak ekonomi kecil di bulan November nanti. Kata-kata itu keluar dari bibir pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri saat ditanyakan soal pandangannya terhadap kondisi saat ini.

Faisal menyebutkan, tanda-tanda gejolak kecil itu sudah terlihat. Penyebabnya, pemerintah sudah mulai tidak disiplin dalam mengelola fiskal dalam negeri. Banyak aturan dan pakem dalam mengelola fiskal yang ditabrak demi menggulirkan pembangunan proyek infrastruktur.

Padahal, menurut Faisal, proyek infrastruktur itu juga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kepada wartawan KONTAN Mesti Sinaga, Lamgiat Siringoringo dan Arsy Ani Sucianingsih, Faisal menuturkan pandangannya tentang ekonomi Indonesia dan sulusinya. Berikut nukilannya:

KONTAN: Bagaimana Anda melihat perekonomian saat ini, setelah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
FAISAL:
Kalau saya lihat bagaimana kita memberikan pandangan, tapi tidak membuat orang kalap. Analisis saya, kita akan mengalami gejolak kecil kira-kira pada bulan November nanti.

KONTAN: Mengapa Anda bisa menyebutkan akan ada gejolak kecil?
FAISAL:
Jadi, awalnya itu kalau kamu perhatikan dari bulan ke bulan. Penerimaan pajak selama Januari hingga Maret, setiap bulannya selalu di atas target. Mengapa?  Karena ada tax amnesty, tahun lalu tidak ada tax amnesty selama Januari-Maret.

Nah sebenarnya secara riil, sampai sekarang selalu dibawah target. Terutama mulai Juli, Agustus. Terakhir, Agustus, semakin lebar lagi. Jadi  akan terjadi shortfall, baik penerimaan pajak dalam arti luas maupun sempit.

Begini, penerimaan pajak dalam artian luas, berarti penerimaan perpajakan termasuk bea cukai, bea keluar, bea masuk dan lainnya. Pajak dalam artian sempit adalah penerimaan pajak yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja, bea cukai tidak.

Nah dihitung di dua sisi itu, masih ada kemungkinan shortfall yang cukup besar. Dugaan saya sekitar Rp 70 triliun-Rp 100 triliun kekurangannya.

Nah, tapi pemerintah sudah melihat ini dan sudah ancang-ancang, hingga pengeluaran sudah diturunkan. Outlook sudah turun, hingga di range sekitar 3%. Tetapi kalau itu betul shortfall Rp 100 triliun, itu defisit di atas 3% dari produk domestik bruto, kan itu tidak mungkin.

Ini menyebabkan, mau tidak mau, walau waktunya sudah mepet sekali, secepat mungkin pengeluaran infrastruktur dipotong. Tidak ada cara lain.

Simak video wawancara Faisal Basri mengevaluasi 3 tahun kinerja Jokowi di sini


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Lamgiat Siringoringo, Mesti Sinaga
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]