Reporter: Agus Triyono, Margareta Engge Kharismawati, Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kontribusi belanja pemerintah yang minim dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi perlu dibenahi. Minimnya kontribusi belanja pemerintah atau goverment spending terjadi karena selama ini uang yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih banyak dipakai untuk sesuatu yang kurang produktif, seperti membayar gaji pegawai dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bahkan menurut Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, selama ini kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Hingga triwulan III 2014, sumber pertumbuhan yang berasal dari pengeluaran pemerintah hanya 0,33% dari pertumbuhan 5,01%. Kontribusi yang minim itu harus diperbesar di tahun ini. "Karena pertumbuhan investasi dan ekspor sulit diharapkan pada tahun ini," katanya.
Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015 berharap, belanja pemerintah bisa mendongkrak ekonomi hingga target pertumbuhan 5,8% tahun ini akan tercapai. Oleh karena itu sejumlah asumsi makro dan pos belanja dalam APBN 2015, peninggalan Pemerintahan SBY pun dirombak.
Dalam RAPBN-P 2015 yang diserahkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat pekan lalu (9/1), Pemerintahan Jokowi-JK mengubah beberapa sisi anggaran. Selain perubahan pada total bujet pendapatan dan belanja negara, pembagian anggaran di masing-masing pos juga berubah. Target penerimaan pajak akan lebih besar karena Jokowi meminta tambahan Rp 100 triliun dan penerimaan cukai sebesar Rp 10 triliun.
Dengan begitu maka total penerimaan perpajakan akan naik menjadi Rp 1.490 triliun dari Rp 1.380 triliun. Lalu untuk subsidi energi menciut sekitar Rp 195 triliun dari sebelumnya Rp 276 triliun seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Itu artinya anggaran subsidi energi khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) hanya Rp 81 triliun. Angka ini hanya 29,35% dari pagu subsidi BBM dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 276 triliun.
Untuk subsidi elpiji (liquid petroleum gas) diusulkan sebesar Rp 23 triliun, minyak tanah Rp 6 triliun, dan subsidi solar sebesar Rp 17 triliun.
Dengan tidak disubsidinya premium, pemerintah memiliki tambahan ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun. Ruang fiskal tersebut akan digunakan untuk diantaranya membayar tunggakan utang subsidi listrik ke PLN, penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp 48 triliun, subsidi benih, serta subsidi pupuk.
Selain didapat dari pemangkasan subsidi BBM, ruang fiskal dalam RAPBN Perubahan 2015 juga didapat dari penghematan belanja perjalanan dinas, rapat, dan konsinyering yang masuk dalam kategori belanja barang sebanyak Rp 16 triliun. "Dengan penghematan subsidi energi, anggaran untuk proyek infrastruktur pasti akan ditambah," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, akhir pekan lalu.
Tahun ini belanja infrastruktur, jika RAPBN Perubahan 2015 disetujui DPR maka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 100 triliun. Anggaran infrastruktur menjadi utama, karena, “Pertumbuhan ekonomi 2015 bergantung anggaran pemerintah dalam mendongkrak belanja produktif,” ujar Menkeu. Jika sebelumnya dalam APBN 2015 belanja infrastruktur sebesar Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun.
Fokus di tiga kementerian
Belanja infrastruktur itu kemudian dibagi untuk tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Kementerian Perhubungan (Kemhub), dan Kementerian Pertanian (Kemtan). Kementerian PU PR dapat tambahan dana Rp 33 triliun, Kemhub Rp 20 triliun, dan Kemtan Rp 16 triliun.
Dengan tambahan itu maka anggaran Kementerian PU-PR dalam RABPBN-P 2015 menjadi Rp 114,34 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 81,34 triliun di APBN 2015. Sedangkan anggaran Kemhub menjadi Rp 64,94 triliun dari sebelumnya Rp 44,94 triliun, dan Rp 31,88 triliun untuk Kemtan dari sebelumnya Rp 15,88 triliun.
Di Kementerian PU-PR, tambahan anggaran sebesar Rp 33,31 triliun akan digunakan untuk program ketahanan pangan, terutama bidang sumber daya air Rp 8,45 triliun. Dari dana sebesar itu, dialokasikan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi Rp 5,8 triliun, rehabilitasi waduk dan embung Rp 1,1 triliun, serta pengendalian banjir dan pengamanan pantai Rp 1,5 triliun.
Tambahan anggaran ini juga digunakan untuk program pembangunan konektivitas infrastruktur jalan Rp 15,75 triliun, seperti pembangunan jalan wilayah perbatasan sebesar Rp 10 triliun dan jalan bebas hambatan serta akses pelabuhan Rp 5,75 triliun. Dari anggaran wilayah perbatasan sebesar Rp 10 triliun, sekitar Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk membangun jalan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Selain infrastruktur, pos belanja sosial juga akan berubah. Rencananya pemerintah akan menambah anggaran perlindungan sosial tahun ini sebesar Rp 15 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran itu sudah diputuskan dalam Rapat Kabinet pada Rabu (24/12). "Tambahan anggaran untuk membiayai program keluarga sejahtera. Sasarannya 15,5 juta rumah tangga, dengan besaran per kepala keluarga Rp 200.000," katanya.
Tambahan anggaran Rp 15 triliun juga akan digunakan untuk program bantuan sosial bagi sekitar 1,7 juta masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membiayai program kesejahteraan sosial masyarakat yang belum tersentuh program keluarga sejahtera. Juga ada tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 7,1 triliun untuk program pengembangan guru dan program pendidikan anak tenaga kerja Indonesia di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia.
Ekonom Bank Central Asia David Sumual berpendapat, anggaran infrastruktur adalah sebuah keharusan. Tapi David mengingatkan, pemerintah perlu mengawasi implementasinya. Kendala di lapangan harus dibenahi agar serapan bisa cepat sehingga pertumbuhan ekonomi terdongkrak. "Selama ini belanja terkendala di paruh pertama," katanya.
Walau ada berbagai langkah perbaikan anggaran, Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao pesimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,8% akan tercapai. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya sebesar 5,6% . "Karena adanya perlambatan dalam penyerapan belanja pemerintah," katanya, Selasa (13/1). Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari capaian 2014 yang sebesar 5,1%.
Asumsi makro RAPBN Perubahan 2015
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,80% |
| Inflasi | 5,00% |
| SPN 3 bulan | 6,20% |
| Nilai tukar rupiah/ dollar AS | Rp 12.200 |
| Harga ICP/ barrel | US$ 70 |
| Lifting minyak/ barrel per hari | 849.000 |
| Lifting gas/ barrel setara minyak | 1,12 juta |
| Sumber: Kementerian Keuangan | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
