: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (1)

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (1)

Tidak berjalan

Saat ini belum ada pelanggan prabayar yang nomornya diblokir karena belum divalidasi atau tidak melakukan registrasi ulang. “(Pemblokiran layanan) itu buat setelah 28 Februari 2018, kan.

Apalagi semua ini (registrasi ulang dan validasi dengan NIK dan nomor KK -red) baru mulai efektif 31 Oktober ini,” kata Merza.

Kenyataan di lapangan, selama ini registrasi kartu prabayar kerap ngawur dan asal-asalan. Penelusuran KONTAN, ada beberapa cara aktivasi yang lazim dilakukan mengakali Peraturan Menkominfo 12/2016.

Eko Pratomo, pemilik gerai pulsa dan kartu perdana di Cibinong menyebut, untuk mengaktivasi kartu perdana ia membutuhkan ID outlet. Lantaran tidak memiliki ID outlet sendiri, ia menggunakan ID outlet milik agen penyuplai kartu perdana langganannya.

Untuk data-data yang dibutuhkan dalam proses registrasi kartu SIM adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan NIK. Beberapa pembeli memilih untuk mengisi dengan data pribadinya sendiri yang benar.

“Tapi biasanya pembeli minta saya isi memakai data saya sendiri. Tapi ada juga konter yang ngasal. Yang penting untuk NIK angkanya ada 16,” terangnya.

Cerita Ajun, pemilik gerai pulsa dan kartu perdana Bintang Lima Celluler di kawasan Warung Jambu, Bogor berbeda lagi. Dia tidak perlu direpotkan lagi dengan urusan mengaktivasi kartu perdana milik pembeli.

Pasalnya, pihak operator memang sudah mengaktifkan kartu-kartu tersebut. Ini berlaku untuk semua operator seluler yang ia jual kartu perdananya. “Tinggal pakai, enggak perlu repot (aktivasi kartu perdana),” ujarnya.

Danny Buldansyah membenarkan, kartu perdana yang sudah diaktifkan oleh operator memang beredar di pasaran. Karena kartu perdana sudah aktif, pembeli bisa langsung menggunakan kartu tersebut  tersebut tanpa melalui proses registrasi.

Cuma, kartu-kartu siap pakai itu pun tidak akan lepas dari kewajiban registrasi ulang paling lambat 28 Februari 2018. “Ada stok lama yang memang sudah aktif. Stok barunya harus diaktifkan oleh pelanggan melalui mekanisme registrasi pelanggan,” kata Wakil Presiden Direktur Hutchison Tri Indonesia (Tri) itu.

Bisa efektif

Nah, dengan aturan yang baru mestinya tidak ada lagi cerita registrasi kartu prabayar yang ngawur dan asal-asalan. Nomor telepon seluler yang sudah didaftarkan dengan data-data palsu harus diregistrasi ulang. Jika tidak, pengguna tidak akan bisa memanfaatkan layanan SMS, telepon dan data internet.

Meski di Peraturan Menkominfo hanya disebutkan soal kartu prabayar, Ahmad menyebut, pengguna kartu pasca bayar juga tidak terlepas dari kewajiban ini.

Yang sementara ini dikecualikan, misalnya pengguna layanan internet seperti yang disediakan oleh Bolt. “Sementara ini untuk seluler dulu, yang berbasis internet dan lainnya menyusul,” kata Ahmad tanpa menerangkan lebih jauh.

Oh ya, Merza menyebut seluruh pelanggan perlu melakukan mendaftar ulang sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Ini termasuk sekitar 37 juta nomor telepon yang sudah divalidasi oleh operator seluler.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

REGISTRASI SIMCARD

Feedback   ↑ x
Close [X]