: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (1)

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (1)

Bukan Soal Taji, Tapi Urusan Nyali

Untuk kesekian kalinya pemerintah kembali mewajibkan registrasi nomor kartu prabayar alias subscriber identification module (SIM) untuk telepon seluler (ponsel).

Kali ini, kabarnya akan berbeda dari yang dulu-dulu. Pelanggan tidak lagi bisa memasukkan data secara asal-asalan. Bahkan, ada sanksi lebih berat bagi mereka yang melanggar kebijakan itu.

Kewajiban registrasi kartu prabayar ini termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2017. Beleid ini mengubah Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Regulasi anyar ini disebut-sebut lebih bertaji. Sebab, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru diwajibkan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Lantas, NIK dan nomor KK tersebut akan divalidasi oleh operator seluler ke database yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Bagi yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), NIK bisa dilihat di bagian atas KTP-el. Jika tidak memiliki KTP-el, NIK - yang sejatinya dimiliki semua orang sejak ia dilahirkan bisa dilihat di Kartu Keluarga.

“Jadi tidak ada lagi orang yang mendaftar dengan data-data yang palsu,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli.

Pada Peraturan Menkominfo nomor 12 tahun 2016, kewajiban bagi operator untuk melakukan validasi dengan database milik Ditjen Dukcapil juga sudah dicantumkan.

Namun kenyataannya, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut, baru sekitar 37 juta kartu seluler yang divalidasi. Kalau dibandingkan dengan data jumlah kartu seluler yang beredar saat ini yang sekitar 392,7 juta unit, jumlahnya masih sangat kecil.

Menurut Zudan, setiap detik masing-masing operator bisa memvalidasi 100 NIK. “Dukcapil itu memberikan kuota satu juta NIK per hari untuk masing-masing operator seluler. Sekarang rata-rata yang masuk baru 300.000-an per hari. Jadi kapasitasnya masih longgar sekali,” tandasnya.

Merza Fachys, Ketua Umum Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) berkelit, sedikitnya jumlahnya nomor seluler yang divalidasi lantaran selama ini baru sebatas tahap soft launching.

“Secara kualitas koneksi online dengan Dukcapil dapat dicapai setelah melalui ujicoba dan improvement. Sehingga diterbitkan PM 14/2017 yang antara lain menyatakan efektif dijalankan mulai 31 Oktober 2017,” kata Merza.

Bukan cuma kewajiban melakukan validasi, pengaturan soal sanksi pun sudah ada di Peraturan Menkominfo nomor 12 tahun 2016. Operator seluler diwajibkan melakukan registrasi ulang terhadap pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi. Kewajiban tersebut berlaku paling lambat 12 bulan sejak Peraturan Menkominfo 12/2016 mulai diberlakukan 4 Agustus 2016.

Nah, bagi pengguna kartu prabayar yang datanya belum divalidasi dan tidak melakukan registrasi ulang, operator seluler wajib melakukan pemblokiran layanan. Blokir layanan akan diterapkan secara bertahap.

Awalnya,  tidak bisa menelepon dan mengirim pesan singkat SMS. Lalu, berlanjut ke pemblokiran panggilan masuk dan tidak bisa menerima SMS. Berikutnya, layanan data internet juga akan diblokir oleh operator seluler.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

REGISTRASI SIMCARD

Feedback   ↑ x
Close [X]