: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

KONTAN: Seperti apa pengelolaan anggaran di 2017?
DARMIN:
: Barangkali yang tidak mencapai target adalah penerimaan. Ini memang masalah. Tetapi di pihak lain, kami juga sedang menyiapkan reform pajak, menyiapkan sistem informasi teknologi (IT) yang baru.

Memang ini butuh waktu dan mengubah metode. Sebagai bekas Direktur Jenderal Pajak (DJP) saya tahu itu. Di satu sisi, pengusaha juga terbeban karena jadi target pajak.

Ini yang saya bilang soal metode. Kalau memang menakut-nakuti, itu memang susah. Cara elegan, membuat orang patuh itu beda dengan buat orang takut. Tetapi kini saya bukan pejabat pajak lagi.

Anyway, yang namanya penerimaan itu masih bisa ditutup dengan penerbitan obligasi. Tetapi pasar kita tahu ada kesulitan saat ini, jadi pasti harganya naik. Tapi masih ada jalan keluar.

KONTAN: Apa kita masih mampu mempertahankan target defisit anggaran?
DARMIN:
Ya tetap 3%. Saat ini, kita masih punya ruang untuk meminjam. Kalau memang terpaksa, ya pinjam.

KONTAN: Sejumlah ekonom menyatakan pemerintah harus menahan laju proyek infrastruktur karena penerimaan yang seret.
DARMIN:
Begini. Kan, bukan semuanya pemerintah. Misal listrik sebagaian besar adalah pembangkit swasta, bukan PLN. Jadi semua akan berhitung. Artinya tidak perlu sampai seperti zaman Orde Baru, ada  membekukan proyek. Kalau memang perlu memperlambat, bisa dengan berbagai macam cara.

KONTAN: Yang akan dijadwal ulang seperti listrik?
DARMIN:
Ya tidak juga. Saya bilang, pembangkit listrik kelihatannya ada yang kontraknya belum selesai, masih dalam proses. Tetapi paling tidak kuartal satu tahun ini, penggunaan listrik itu negatif.

Artinya apa? Ada yang bilang demand  listrik tidak seperti yang diharapkan. Tetapi ada yang mengatakan tidak mungkin negatif, pasokannya yang kurang.

KONTAN: Dalam APBN 2018 anggaran bantuan sosial dengan aneka kartu lebih besar, apakah ini lanjutan dari pilar Jokiwi-JK, atau disama-samakan dengan tahun politik?
DARMIN:
Mestinya tidak disama-samakan lah. Kalau yang ini belum mulai, belum besar-besaran. Kami ingin mengarah bantuannya non-tunai itu termasuk subsidi pupuk.

Walau kita masih bergulat menyelesaikannya transformasi rastra dari beras menjadi non tunai. Walau itu tidak mengubah rupiahnya. Tetapi dalam perjalanannya, dia bisa diperlambat.

Kalau barang harganya naik, mau tidak mau, ya, harus ditutup juga. Apalagi nanti kalau dia sudah digabung. Arahnya itu sebenarnya sudah digabung. Kalau di negara lain ada yang namanya social security, boleh jadi social security kita sudah tinggi. Sebenarnya itu tunai, tetapi cara bayarnya kita sebut non tunai.

Jadi kalau dibilang apakah akan disama-samakan, tidak. Sebetulnya kita menyiapkan pembiayaan infrastruktur. Melibatkan swasta lebih banyak untuk green field atau mensekuritasi aset yang sudah jalan.

Sebetulnya bukan hanya sekuritasi, ada juga yang namanya limited concession. Intinya jangan mengubah kepemilikan, karena infrastruktur di UU itu punya negara, kalau pemilikannya beralih itu pasti ada yang salah.

Karena itu metode yang dipilih, saat dapat konsesi KPBU, atau lalu kemudian di-sekuritisasi. sehingga hitung-hitungan kita bisa menggalang dana lebih banyak melalui market. Itu yang bikin kita lihat bisa lah dikurangi pengeluaran dari APBN untuk infrastruktur.

KONTAN: Targetnya?
DARMIN:
: Kalau tanya target, saya belum bisa jawab. Tetapi even pemerintah daerah ada proyek yang jelas, kita sudah mulai mendorong. Tetapi proyeknya harus jelas.

KONTAN: Apa saja sekuritisasi yang sudah berjalan dan akan berjalan?
DARMIN:
Jasa Marga dan Indonesia Power. PLN kan punya banyak pembangkit. Lalu ada bandara itu juga masih ada.      

KONTAN: Di pasar pencarian dana, sekarang kan dugaan ORI 014 tidak terserap, karena banyak pihak, termasuk BUMN berebutan dana. Otomatis kupon menjadi tinggi.
DARMIN:
Ya memang musti ada cost-nya. Tetapi jangan lupa momen market sekarang kan tidak normal.  Ada Yellen ngomong begini, konflik di Korea Utara, ada macam-macam yang membuat pasarnya goyang.

Sebenarnya tanpa kita menerbitkan ORI yang terakhir, kursnya mulai bergerak, dua bulan terakhir ini. Tidak berarti saya mau membantah tidak ada costnya. Pasti ada. Tetapi kemampuan pasar itu besar sekali.

KONTAN: Soal kebijakan BBM yang harganya tidak mau dinaikkan akibatnya Pertamina bisa menanggung gede?
DARMIN:
: Ini perdebatannya panjang juga. Intinya, kesimpulannya jangan dinaikkan.

KONTAN: Sampai kapan?
DARMIN:
Ya kita lihat perkembangannya.

KONTAN: Setelah tiga tahun memerintah, berdasarkan evaluasi pemerintah, apa saja kelemahan atau kendala yang dihadapi pemerintah?
DARMIN:
Sebenarnya sudah kelihatan dari Presiden saat marah. Soal efisiensi, birokrasi. Seharusnya sudah bisa dilihat.

KONTAN: Presiden bilang birokrasi kurang inovatif?
DARMIN:
Ya, memang birokrasi kita masih agak berat dan bermasalah. Birokrasi kita, kalau menurut saya, jadi fokus untuk mengelola anggaran. Bukan empowering people.     

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian

Riwayat pendidikan:
- S3 Ekonomi University of Paris, France
- S2 Ekonomi University of Paris, France
- S1 Ekonomi Universitas Indonesia

Riwayat pekerjaan:
- Menteri Koordinator Perekonomian
- Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Gubernur Bank Indonesia
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
- Direktur Jenderal Pajak
- Kepala Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan
- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
- Asisten Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
-  Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
- Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan              

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Tabloid KONTAN edisi 30 Oktober 2017. Selengkapnya silakan klik link berikut: "Kami Berusaha Selesai di Angka 16"

 


Reporter Djumyati Partawidjaja, Mesti Sinaga, Titis Nurdiana
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]