: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

KONTAN: Bagaimana menjalankan deregulasi di 2018 yang adalah tahun politik?
DARMIN:
Jangan khawatir. Sampai Maret sudah selesai.

KONTAN: 2018 dan 2019 kan tahun politik, bukannya asing akan menunggu masuk sampai selesai pemilu?
DARMIN:
Ya, memang bisa saja ada begitu. Tetapi kita juga melihatnya kalau semakin lama ditunda, juga semakin susah. Lebih baik kita menciptakan iklim yang baik, kan investasi tidak perlu yang besar-besar.

KONTAN: Ada beberapa Perda yang akan disesuaikan?
DARMIN:
Untuk tahap pertama, fokus kami membuat satuan tugas. Satgas bekerja, minta laporan ke daerah, ada berapa izin investasi yang sudah disetujui tetapi belum berjalan. Masing-masing dari mereka harus melapor. Apa yang harus dikerjakan. Kalau tidak, kami laporkan ke Presiden.

KONTAN: Apakah masih akan ada paket kebijakan baru, atau setop di angka 16?
DARMIN:
Kami berusaha di 16 ini bisa selesai. Bisa saja nanti ada daftar negatif investasi (DNI). Pada dasarnya dengan 16 paket ini, kita sudah bikin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Investasi untuk izin usaha terjadi. Sehingga sudah tidak perlu ada loncatan. Tidak perlu paket-paket lagi.

KONTAN: Di tahun politik, pasti banyak gangguan. Menteri-menteri pun mungkin ada kepentingan. Bagaimana memastikan program ekonomi pemerintah jalan?
DARMIN:
Saya juga tidak bisa jawab karena itu terlalu rumit.

KONTAN: Berarti semuanya akan dikejar di tahun 2018?
DARMIN:
Sebelum Maret 2018 kami sudah harus menyelesaikan kebijakannya. Setelah itu, kita tidak lagi dibebani formulasi, tetapi pada pelaksanaannya. Seberapa cepat dilaksanakan, saya tidak bisa menjawab sendirian karena butuh kerja sama.

KONTAN: Apa lagi yang sedang dikebut hingga Maret?
DARMIN:
Kebijakan pemerataan, reforma agraria, vokasi, kemudahan berusaha dan bekerja. Mungkin ada satu dua soal pangan. Kami merasa kebijakan pangan, walau inflasi baik, perlu fondasi yang berjangka panjang.

KONTAN: Seperti apa kebijakan pangan baru itu?
DARMIN:
Saya agak enggan bicara. Tetapi kurang lebih begini: di pangan itu ada yang kurang settle antara produksi dan kebutuhan versus impor. Kami ingin ada mekanisme yang lebih settle, tidak adhoc, sehingga harga bisa lebih bisa diprediksi. Jadi tidak tergantung kebijakan impor. Saya belum bisa banyak omong, karena kalau saya bicara banyak yang sudah akan siap-siap. Tunggu saja.


Reporter Djumyati Partawidjaja, Mesti Sinaga, Titis Nurdiana
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]