: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

Darmin Nasution: Tak ada lagi paket kebijakan baru

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengelola anggaran menghadapi berbagai pertanyaan belakangan ini. Di saat penerimaan negara terancam lebih rendah daripada target yang dipasang, ekonom, seperti Faisal Basri, menilai pemerintah tak perlu ngotot mempertahankan pelaksanaan proyek infrastruktur. Kebijakan lain yang kini kerap dikritik adalah pemberian bantuan sosial

Di saat penerimaan pajak negara mengalir pelan,  kebijakan mempertahankan belanja infrastruktur dan bantuan sosial bisa menimbulkan kesan pemerintah tidak lagi hati-hati dalam mengelola anggaran.

Tentu, persepsi semacam itu bisa berdampak negatif mengingat Indonesia masih bergantung pada aliran modal dari luar negeri, baik yang berbentuk portofolio maupun investasi langsung.

Memasuki tahun keempat, pemerintahannya, Jokowi-JK juga harus membuktikan taji dari 16 paket ekonomi yang meluncur selama dua tahun terakhir. Saat ini, banyak pebisnis menilai paket ekonomi masih berjalan di tempat.

Untuk lebih memahami kebijakan tim ekonomi Jokowi-JK, Tim KONTAN mewawancarai Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, pekan lalu. Berikut nukilannya:

KONTAN: Mengapa pemerintah kita seakan mengutamakan pembangunan infrastruktur, di saat cekak sekalipun?
DARMIN:
Jadi pilar pertama Jokowi-JK adalah membangun infastruktur.  Ada beberapa alasan mengapa itu yang dipilih. Pertama, kita memang kita ketinggalan. Memang tidak hanya kita.

Tetapi ketinggalan ini berpengaruh besar ke perekonomian dan efisinsi. Kedua, dalam situasi ekonomi dunia dan perdagangan yang melambat, investasi susah untuk datang.

Kenapa? Karena orang akan melihat pasarnya. Padahal, pasar sedunia sedang turun. Adanya investasi di infrastruktur memang lebih memungkinkan untuk masuk. Karena keputusan untuk infrastruktur itu hitungannya bukan dua-tiga tahun, tapi enam tahun lagi.

(Video lengkap wawancara Darmin Nasution: Pembangunan infrastruktur, pilar pertama kebijakan -1)

KONTAN: Banyak pebisnis merasa ketentuan dalam 16 paket kebijakan ekonomi tak sesuai dengan peraturan di daerah?
DARMIN:
Maka, yang pertama dikasih tanggungjawab itu adalah yang mengawal debottlenecking, lalu di-review aturannya. Dan ditransformasi ke online. Selama ini kita tidak sentuh ke pemerintah daerah.

Maka sekarang kita akan masuk. Kendalanya sudah dipetakan. Selama ini, masalah ini sudah dianggap selesai dengan desentralisasi. Lalu saya baca otonomi daerah yang baru. Ada

konsesi yang menarik: bahwa Indonesia negara kesatuan, kewenangan pemerintahan ada di presiden. Yang membantu presiden itu menteri. Di daerah itu gubernur, bupati dan DPRD.  Berarti pemda membantu presiden. Dan presiden, karena kewenangannya, wajib memonitor dan evaluasi.

Dari sana kami menyimpulkan kami bisa. Selama tidak bertentangan dengan UU Otda, artinya, ya, boleh. Kami menemukan itu, saat kumpulkan eselon dua yang menyusun UU Otda. Mereka bilang bisa karena perda, yang penting bukan UU.

Kita sedang mewajibkan semua kementerian dan lembaga dan semua pemda membentuk satuan tugas. Satgas nasionalnya di kantor Menko. Tugas satgas itu memonitor, mengevaluasi dan melakukan debottlenecking secara aktif. Monitor satu per satu, nyangkut di mana, masalahnya di mana.

Maret tahun depan, kita akan punya single submission dalam satu gedung. Orang cukup datang ke satu gedung, dalam sehari bisa selesai.


Reporter Djumyati Partawidjaja, Mesti Sinaga, Titis Nurdiana
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]