Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - Pemerintah mematok penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 1.609,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp Rp 1.472,7 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak pada tahun depan diminta untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp 1.415,28 triliun atau naik 10,3% dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk tidak terlalu menekan wajib pajak di kelompok ekonomi tertentu. Pasalnya, selama ini pemerintah sering mendengar kekhawatiran pengusaha soal pajak.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, membangun kepercayaan antara pemerintah dengan wajib pajak adalah hal yang penting. Pasalnya, selama ini banyak aturan pajak yang terkesan tidak mempercayai wajib pajak.
“Misal, siapapun yang lapor pajak harus menunjukkan surat kuasa atau surat tugas. Maksudnya baik sebagai kontrol, tetapi caranya itu,” ujarnya, Rabu (16/8).
Yustinus melanjutkan, pasca-amnesti pajak juga ada perlakuan tidak standar, “Beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), entah pura-pura tidak paham atau gali potensi dengan menolak permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat 2 saat balik nama. Padahal ini dijamin UU,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Yustinus, pemerintah perlu konsistensi untuk memperbaiki ini agar komunikasi dengan wajib pajak berjalan efektif, “Komunikasinya perbaiki prosedur, ciptakan kepastian proses, permudah akses ke hak, perlakukan sebagai mitra, dan lain-lain,” katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, dengan target penerimaan perpajakan tahun depan, pihaknya akan berkomuniksi dengan kalangan dunia usaha.
"Ada banyak sekali feedback dari pengusaha yang bilang mereka sangat khawatir target terlalu tinggi. Kita akan berkomunikasi terus dengan para pengusaha melalui Kadin dan APINDO untuk menjelaskan target dan perencanaan kita," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
